Home / Nasional

Sabtu, 19 Februari 2022 - 14:02 WIB

KPK Ambil Alih Perkara Pembangun Kantor DPRD Morowali Utara

Buanaangkasa.com-KPK mengambil alih perkara tindak pidana korupsi pembangunan kantor DPRD Kabupaten Morowali Utara Tahap I tahun 2016. Pembangunan tersebut dikerjakan oleh PT. MGK dengan nilai kontrak setelah perubahan (Addendum) sebesar Rp9.004.617.000.

Berdasarkan laporan BPK, kerugian keuangan negara/daerah dalam perkara ini, total loss dengan nilai setelah dipotong pajak sebesar Rp8.002.327.333

Perkara tersebut sebelumnya ditangani oleh Polda Sulawesi Tengah dengan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Penyidikannya juga telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.

Pengambilalihan penanganan perkara ini dilakukan oleh Plt. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK besama Direktur Reskrimsus Polda Sulawesi Tengah Kombes Ilham Saparona, yang bertempat di Mapolda Sulawesi Tengah.

Baca Juga :  Presiden Lantik Johanis Tanak Sebagai Wakil Ketua KPK

Pengambilalihan perkara diikuti dengan penyerahan 4 berkas perkara, barang bukti, dan dokumen pendukung lainnya.

Setelah perkara ini diambil alih oleh KPK, bukan berarti kerja sama antara Polda Sulawesi Tengah dan KPK selesai. Dukungan, fasilitasi, kerja sama, dan kolaborasi penanganan perkara TPK dengan Penyidik Polda Sulawesi Tengah selalu terbuka. Baik untuk perkara tindak pidana korupsi pembangunan kantor DPRD Kabupaten Morut ini ataupun penanganan perkara-perkara TPK lainnya.

Dalam perkara ini, KPK telah melakukan supervisi dan dukungan dalam penanganan perkaranya sejak Tahun 2018. Kerjasama KPK dan Polda Sulawesi Tengah diantaranya dalam pelaksanaan pengecekan fisik bangunan Gedung DPRD Kab. Morowali Utara dan pengambilan keterangan Ahli-Ahli terkait.

Baca Juga :  Dukungan Industri Jasa Keuangan untuk Mengakselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional

Alasan pengambilalihan perkara ini karena terdapat keadaan lain yang menurut pertimbangan penyidik, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana ketentuan Pasal 10A ayat (2) huruf f UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(red)

Share :

Baca Juga

Jakarta

Penguatan Kemitraan Strategis Indonesia-OECD Turut Mendukung Agenda Prioritas Presidensi G20 Indonesia dan Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi

Jawa Barat

Cegah Suhu Politik Memanas Jelang Pemilu, Presiden: Lakukan Edukasi Politik

Jawa Barat

Pemerintah akan Anugerahkan Gelar Pahlawan Nasional kepada Lima Tokoh

Jawa Barat

Ketua Presidium FPII Didampingi Pengawas DPI Tinjau Lapas Kelas II B Cianjur Pasca Gempa Bumi

Jawa Tengah

Buka Acara Bimtek KIP, Puan Maharani Dorong Pemerataan Pendidikan untuk Semua

Nasional

Kunjungi Gereja di Sekitar Kota Bogor, Presiden Ucapkan Selamat Natal bagi Umat Kristiani

Jakarta

Antisipasi Krisis Energi dan Upayakan Kemandirian Energi, Pemerintah Tingkatkan Bauran Energi Baru Terbarukan

Nasional

Menko Airlangga Resmikan Groundbreaking Investasi Terbesar di Pulau Sumatera dalam 10 Tahun Terakhir dan Dukung Pembangunan Green Economy Berkelanjutan