Home / Nasional

Sabtu, 19 Februari 2022 - 14:02 WIB

KPK Ambil Alih Perkara Pembangun Kantor DPRD Morowali Utara

Buanaangkasa.com-KPK mengambil alih perkara tindak pidana korupsi pembangunan kantor DPRD Kabupaten Morowali Utara Tahap I tahun 2016. Pembangunan tersebut dikerjakan oleh PT. MGK dengan nilai kontrak setelah perubahan (Addendum) sebesar Rp9.004.617.000.

Berdasarkan laporan BPK, kerugian keuangan negara/daerah dalam perkara ini, total loss dengan nilai setelah dipotong pajak sebesar Rp8.002.327.333

Perkara tersebut sebelumnya ditangani oleh Polda Sulawesi Tengah dengan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Penyidikannya juga telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.

Pengambilalihan penanganan perkara ini dilakukan oleh Plt. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK besama Direktur Reskrimsus Polda Sulawesi Tengah Kombes Ilham Saparona, yang bertempat di Mapolda Sulawesi Tengah.

Baca Juga :  Kembangkan Kawasan Hortikultura Berorientasi Ekspor, Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Daerah

Pengambilalihan perkara diikuti dengan penyerahan 4 berkas perkara, barang bukti, dan dokumen pendukung lainnya.

Setelah perkara ini diambil alih oleh KPK, bukan berarti kerja sama antara Polda Sulawesi Tengah dan KPK selesai. Dukungan, fasilitasi, kerja sama, dan kolaborasi penanganan perkara TPK dengan Penyidik Polda Sulawesi Tengah selalu terbuka. Baik untuk perkara tindak pidana korupsi pembangunan kantor DPRD Kabupaten Morut ini ataupun penanganan perkara-perkara TPK lainnya.

Dalam perkara ini, KPK telah melakukan supervisi dan dukungan dalam penanganan perkaranya sejak Tahun 2018. Kerjasama KPK dan Polda Sulawesi Tengah diantaranya dalam pelaksanaan pengecekan fisik bangunan Gedung DPRD Kab. Morowali Utara dan pengambilan keterangan Ahli-Ahli terkait.

Baca Juga :  Indonesia Terpilih Jadi Tuan Rumah World Water Forum ke-10 Tahun 2024

Alasan pengambilalihan perkara ini karena terdapat keadaan lain yang menurut pertimbangan penyidik, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana ketentuan Pasal 10A ayat (2) huruf f UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(red)

Share :

Baca Juga

Jakarta

Temui Presiden Jokowi, Dubes Palestina Apresiasi Dukungan Tak Henti Indonesia

Nasional

Menkominfo Beri Penghargaan 9 Pejuang Telekomunikasi

Nasional

Presiden Jokowi: Indonesia Siap Menjembatani Komunikasi Rusia-Ukraina

Nasional

Sepakati Berbagai Kerja Sama Strategis, Indonesia dan Korea Selatan Saling Dukung Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi

Nasional

Puan Maharani: Salurkan THR dan Gaji ke-13 Untuk ASN dengan Tepat Waktu

Nasional

Business20 Summit: Menko Airlangga Sampaikan Kerja Sama Sektor Publik dan Swasta Menjadi Kunci Arsitektur Ekonomi Pasca Pandemi

Nasional

Kementan Gelar Pelatihan Sejuta Petani dan Penyuluh Untuk Antisipasi Perubahan Iklim

Jakarta

Presiden Jokowi: Gotong Royong Strategi Hadapi Kompetisi Global