Home / Jakarta / Nasional

Kamis, 31 Maret 2022 - 19:19 WIB

Kebijakan Insentif PPnBM-DTP Kendaraan Bermotor untuk Peningkatan Pertumbuhan Industri Otomotif Nasional

Buanaangkasa.com-Jakarta:

Pemerintah kembali melanjutkan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) pada tahun ini sebagai upaya menjaga momentum pertumbuhan industri otomotif nasional setelah terdampak pandemi Covid-19. Hal ini masih berada dalam koridor keberlanjutan Program Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) di 2022.

Insentif PPnBM-DTP pada tahun lalu telah menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan signifikan penjualan kendaraan bermotor roda empat hingga yang tercatat sebesar 113% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya (Maret-Desember), dan hal tersebut menjadi komoditas ekspor terbesar di 2021.

Pembahasan tersebut terungkap dalam acara audiensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan PT SGMW Motor Indonesia, Rabu (30/03).

Kebijakan insentif PPnBM-DTP dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022.

Baca Juga :  Dalam Agenda World Economic Forum di Davos, Menko Airlangga sampaikan Momen Emas Untuk Berinvestasi di Indonesia

Aturan tersebut berisi desain insentif PPnBM baru dengan fokus pada dua segmen mobil baru yang memiliki local purchase minimal 80%, yaitu mobil baru yang dikategorikan sebagai Kendaraan Bermotor Hemat Energi dan Harga Terjangkau (KBH2) atau low cost green car (LCGC), dan mobil baru bermesin sampai dengan 1.500 cc dengan harga on the road Rp 200 juta hingga Rp 250 juta.

Berdasarkan data Gaikindo, pada Februari 2022 secara wholesales dari pabrik ke dealer mobil baru tercatat sebanyak 81,23 ribu unit atau naik 65,09% (yoy) jika dibandingkan Februari 2021.

Selain itu, juga dibahas mengenai komitmen Pemerintah untuk ketahanan energi dan pengurangan emisi karbon. Sebelumnya, Pemerintah telah menetapkan PP Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL-BB)/BEV Untuk Transportasi Jalan.

Baca Juga :  Presiden Jokowi: Indonesia Siap Menjembatani Komunikasi Rusia-Ukraina

Pengembangan industri baterai sendiri dibagi menjadi industri perakitan baterai, produksi baterai cell, pembuatan Baterai Manajemen Sistem (BMS), penambangan  bahan baku baterai (battery material), sampai dengan daur ulang baterai (end of life/recycling). Pada akhirnya Indonesia diharapkan akan dapat memiliki industri  baterai yang terintegrasi.

Untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam pengembangan KBL-BB, telah diterbitkan juga Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan.

Turut mendampingi Menko Airlangga pada acara tersebut yakni Staf Khusus Menko Perekonomian I Gusti Putu Suryawirawan dan Asisten Deputi Pengembangan Industri Kemenko Perekonomian Atong Soekirman. (Red)

Share :

Baca Juga

Nasional

Timnas Imbang Lawan Thailand, Presiden Jokowi Tetap Optimistis Juara

Jakarta

Listyo Sigit: Polri Kawal Ketersediaan dan Penyaluran Minyak Goreng

Jakarta

Dharma Wanita Setkab Serahkan Bingkisan Idulfitri 1443H Bagi Anak Yatim dan Pensiunan

Nasional

Empat Fokus Kerja Sama Indonesia – Korea Selatan dalam Pembangunan Infrastruktur

Nasional

Harlah NU ke 99, Menko Airlangga: Pemerintah Apresiasi NU yang Telah Menggerakkan Ekonomi Kerakyatan untuk Membuat Petani Sejahtera

Jakarta

Jazilul Fawaid: Usul Penundaan Pemilu Bukan Barang Haram

Jakarta

Pemerintah Segera Bangun Hunian ASN, TNI, dan Polri di IKN

Nasional

HUT Ke-77 RI, Naskah Asli Teks Proklamasi Kembali Disandingkan dengan Bendera Pusaka di Istana Merdeka