Home / Nasional

Kamis, 10 Maret 2022 - 15:08 WIB

Mendagri Minta Kepala Daerah Segera Laporkan SPT Tahunan

Buanaangkasa.com-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan kepada kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota agar proaktif melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tepat waktu. Tito juga mengimbau jajaran pemerintahan daerah (pemda) lainnya, mulai dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), para kepala dinas, hingga jajaran di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa agar segera melaporkan SPT tahunan di kantor pajak di daerah masing-masing atau menggunakan sistem e-Filing sebelum tanggal 31 Maret 2022.

Langkah ini, kata Mendagri, bakal menggerakkan masyarakat untuk melaporkan SPT Tahunan tepat waktu. Sebab, apa yang dilakukan kepala daerah akan dicontoh oleh masyarakat.

Baca Juga :  Pertemuan Kedua Sherpa GCRG: Pentingnya Tindakan Kolektif dan Kolaborasi Negara-negara Maju dan Berkembang, Untuk Mengatasi Krisis Global

“Ini menjadi bola salju yang besar, otomatis kita berharap kewajiban kita sebagai warga negara sudah terlaksana, kita juga aman secara hukum, dan kemudian negara kita akan mendapatkan penghasilan tambahan pendapatan,” ujar Tito, Kamis (10/03/2022).

Tito menambahkan, pendapatan tersebut nantinya juga akan ditransfer ke pemda. Ini menjadi bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari mekanisme Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Dana TKDD tersebut, salah satunya bersumber dari pajak.

“Jadi makin banyak (pendapatan pajak), mudah-mudahan transfer juga akan makin besar ke daerah-daerah,” tambahnya.

Oleh karena itu, Mendagri kembali mengajak pemda serta jajaran perangkat daerah termasuk kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk segera melaporkan SPT Tahunan  tepat waktu.

Baca Juga :  Dirancang Miliki Data Akurat, Neraca Komoditas Mudahkan Proses Perizinan Ekspor dan Impor

Tito mengingatkan, bagi pemda utamanya kepala daerah yang terlambat melaporkan SPT Tahunan akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang ada di dalam perpajakan.

“Ada sanksi sesuai aturan undang-undang lah. Tetapi kita juga dari Kemendagri tentu akan melihat juga mana kepala daerah yang patuh hukum, mana yang tidak. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kemendagri juga bisa memberikan sanksi sesuai aturan itu, di antaranya teguran,” tandasnya.

Sebelumnya. Tito Karnavian telah melaporkan SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Rabu, 9 Maret 2022. (Red)

Share :

Baca Juga

Jakarta

Berbaju Paksian Asal Bangka Belitung, Presiden Sampaikan Pidato Kenegaraan

Nasional

Pemerintah Terbitkan Keppres Perubahan Cuti Bersama Bagi ASN

Jakarta

Presiden Jokowi Terima Kunjungan Kehormatan Menlu Serbia

Nasional

Rombongan WNI yang Dievakuasi dari Ukraina Tiba di Indonesia

Nasional

Kemenkes Terbitkan Edaran Kewaspadaan terhadap Penemuan Kasus Hepatitis Akut

Nasional

Sejalan Dengan Tema BIMP-EAGA ke-25, Seluruh Delegasi Kunjungi Pameran Produk UMKM dan Tanam Beragam Jenis Pohon

Jakarta

Menko Airlangga Sambut Baik Memorandum of Understanding Kerja Sama Ekonomi Digital dengan Republik Rakyat Tiongkok

Jakarta

KUR Goes To Campus untuk Menciptakan New Entrepreneurs di Lingkungan Civitas Akademika