Home / Bandar Lampung

Sabtu, 9 November 2024 - 00:01 WIB

Pemerintah Provinsi Lampung dan BPOM Keluarkan Himbauan Terkait Peredaran Produk Obat dan Makanan

Bandar Lampung, buanaangkasa.com —

Pemerintah Provinsi Lampung bekerja sama dengan Balai Besar POM di Bandar Lampung mengeluarkan himbauan kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait peredaran produk obat dan makanan di Provinsi Lampung.

“Bahan pangan tanpa label atau merk tentu tidak ada izin edar dari BPOM dan juga SNI nya tidak ada. Untuk itu kami dengan BBPOM sepakat mengeluarkan imbauan terkait dengan peredaran obat dan makanan yang harus dipilih,” kata Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fredy, Jumat (8/11/2024).

Terkait hal tersebut Fredy meminta kepada masyarakat Lampung untuk dapat berhati-hati ketika membeli bahan makanan yang tidak dilengkapi dengan label. Dimana bahan pangan yang kerap ditemukan di pasaran adalah minyak goreng.

“Pemerintah Provinsi Lampung akan meneruskan himbauan Balai Besar POM kepada bupati/walikota di seluruh wilayah untuk memastikan pesan ini tersampaikan kepada seluruh pelaku usaha dan masyarakat,” ujar Fredy.

Selain itu, Tim Koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Provinsi Lampung juga meminta dukungan dari Satgas Pangan Polda Lampung untuk mengawasi dan menindak peredaran produk tidak layak sesuai ketentuan yang berlaku.

Himbauan yang dikeluarkan tersebut dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan; dan Permendag Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.

Baca Juga :  Pj. Gubernur Lampung Pimpin Upacara Hari Santri 2024, Tegaskan Peran Santri dalam Meraih Masa Depan Bangsa

Sedangkan beberapa point isi himbauan yakni kepada masyarakat Lampung dihimbau untuk lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk obat dan makanan, terutama produk minyak goreng rakyat.

Melakukan “Cek KLIK” (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) guna memastikan keamanan produk. Informasi produk obat dan makanan berizin dapat diakses melalui cekbpom.pom.go.id atau aplikasi BPOM Mobile.

Diharapkan juga masyarakat tidak melakukan “panic buying” terhadap bahan pokok, termasuk minyak goreng rakyat, karena pemerintah menjamin ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga bahan pokok bagi kebutuhan rumah tangga.

Kemudian Kepada Pelaku Usaha diharapkan mematuhi ketentuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Permendag Nomor 18 Tahun 2024 mengenai standar kemasan minyak goreng sawit rakyat. Produk yang diedarkan wajib memiliki label dan izin edar sesuai ketentuan. Pelaku usaha juga wajib memastikan keamanan produk agar aman dikonsumsi masyarakat.

Himbauan Khusus untuk Minyak Goreng Rakyat Tanpa Label, Pemerintah mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dalam membeli produk minyak goreng rakyat yang dikemas tanpa label atau merek. Produk tanpa label tidak memiliki jaminan kesehatan yang resmi dan tidak dapat dipastikan keamanannya.

Baca Juga :  Cegah Pelanggaran Berlalu Lintas, Kodim 0410/KBL bersama Polisi Militer Lakukan Pemeriksaan Kelengkapan Kendaraan Personil

Sementara Peran Dinas Terkait peredaran produk obat dan makanan di Provinsi Lampung yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Lampung: Mengingatkan pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan dalam Permendag Nomor 18 Tahun 2024 dan menekankan bahwa minyak goreng rakyat yang dikemas tanpa label atau merek tidak boleh diperjual belikan.

Untuk Dinas Kesehatan Provinsi Lampung berdasarkan peraturan yang berlaku, setiap pelaku usaha makanan wajib memiliki izin standar laik sehat, yang diterbitkan melalui perizinan terpadu dan dinas kesehatan setempat. Selain itu, mengingatkan bahwa produk pangan yang tidak memenuhi standar kesehatan dapat berpotensi membahayakan konsumen.

Dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung: Menjamin penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai pangan secara terpadu untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Pemerintah Provinsi Lampung dan BPOM juga membuka akses informasi dan pengaduan bagi masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut atau ingin mengajukan pengaduan terkait obat dan makanan, dapat menghubungi Unit Layanan Pengaduan melalui nomor: 0821-8080-6008.
(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Share :

Baca Juga

Bandar Lampung

Nobar Film Tegar, Sertu Andika : Filmnya Mengajarkan Kita Untuk Bersyukur

Bandar Lampung

Sambangi Pasar Cimeng, Babinsa Muhadiono dan Satgas Covid 19 Imbau Pengunjung dan Pedagang Patuhi Prokes 5 M

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Dorong GAPEMBI Jadi Garda Terdepan Penyediaan Pangan Sehat

Bandar Lampung

Koramil TBS dan Puskesmas Pasar Ambon Kembali Gelar Vaksinasi Untuk Warga Binaan

Bandar Lampung

Pj. Gubernur Lampung Terima Kunjungan Komite Nasional Disabilitas RI, Bahas Peningkatan Kebijakan Inklusif di Provinsi Lampung

Bandar Lampung

Lampung Perkuat Peningkatan SDM, Gubernur Mirza Ajak PTMA Bersinergi

Bandar Lampung

Letkol Imam Safei Pimpin Apel Gabungan TNI Polri Dalam Rangka Pengamanan Wapres RI

Bandar Lampung

LKPJ 2024, Gubernur Rahmat Mirzani Tegaskan Komitmen Akuntabilitas dan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Lampung