Home / Bandar Lampung

Sabtu, 23 Maret 2024 - 09:39 WIB

Terkait Penertiban Lahan Pemprov Lampung di Kota Baru, ini Penjelasan BPKAD

Bandarlampung, Buanaangkasa.com —

Pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprov Lampung menegaskan bahwa tidak ada penggusuran secara paksa terhadap tanam tumbuh petani di lahan kota baru.

Meydiandra EP, SP MIP Kabid Aset BPKAD Pemprov Lampung, menegaskan bahwa apa yang dilakukan pihaknya adalah penegakan hukum dan penertiban di Lahan negara Milik Pemprov Lampung.

“Tidak benar kami dari pihak Aset BPKAD melakukan penggusuran, tapi penertiban lahan yang sah milik Pemprov Lampung, ” jelasnya saat menggelar jumpa Pers dengan sejumlah awak media, Jum’at (22/3/2024).

Ia mengatakan penertiban lahan ini sudah melalui mekanisme dialogis, diberitahukan sejak lama kepada para penggarap dan pihaknya melakukan penertiban sesuai SOP.

Meydi mengungkapkan bahwa yang BPKAD lakukan adalah penertiban aset Pemprov yang berada di Kota Baru, dan penertiban itu pun telah melalui proses panjang dari bulan Februari 2022.

Baca Juga :  Di Mahan Agung, Iyay Mirza Dijaga Pusaka Jaga Pati Demi Mayang Bekekhang

“Kami memberikan surat dari bulan Februari 2022 sosialisasi berupa surat teguran, kita lanjutkan Bulan Juni sampai Agustus kita sosialisasi ke petani di bangunan di Kota Baru termasuk yang belum sampe (suratnya) kita kasih lagi kita sosialisasi di Balai desa purwotani agustus sampai September 2022, hingga kita kasih keringanan bayar sewa di bulan Januari 2023, namun hanya 200 hektar yang bayar, selebihnya yang demo kemaren,” Ungkap Meydi

Ia menjelaskan bahwa penertiban lahan telah diberitahukan secara lisan ke petani singkong.

“Yang kami tertibkan adalah lahan yang sudah panen, karena sebelumnya kami sudah memberi pengumuman jangan nanem lagi, kalau mau nanam harus sesuai aturan,” Ucapnya.

Baca Juga :  Dandim Faisol Pimpin Apel Pemberangkatan Cuti Serta Bagikan Bingkisan THR kepada Prajurit Dan PNS

Pihaknya mempersilahkan jika petani singkong mau memanfaatkan lahan yang ada di kota Baru untuk tanam singkong atau tanam yang lain, tapi harus ikuti aturan resmi yang ada, sewa resmi dengan harga sewa yang sesuai dengan perda yang sudah ditetapkan dan akan masuk kas daerah.

Meydi memastikan akan terus membuka ruang komunikasi dengan para petani dan melakukan penertiban dengan cara persuasif serta kekeluargaan.

Untuk diketahui, Pemprov Lampung melalui BPKAD melakukan penertiban terhadap aset lahan yang selama ini ditanam singkong oleh petani penggarap dari wilayah sekitar.

Namun, langkah positif dari Bidang Aset BPKAD ini rupanya mendapatkan perlawanan dari beberapa oknum yang mengharap lahan tersebut dengan jumlah yang lumayan luas tapi tanpa legalitas yang jelas.

(Aminudin,sp/*)

Share :

Baca Juga

Bandar Lampung

Provinsi Lampung Berusia 61 Tahun, Gubernur Mirza dan Wagub Jihan Gelar Doa dan Salawat, Awali Kerja Nyata Wujudkan Harapan Masyarakat

Bandar Lampung

Pemprov Lampung Dukung Penuh SIWO PWI Menuju Porwanas XV

Bandar Lampung

Dukung Ketahanan Pangan, Kodim 0410/KBL Kembangkan Tanaman Hidroponik

Bandar Lampung

Asah Kemampuan Menembak, Prajurit Kodim 0410/KBL Laksanakan Latbak Jatri

Bandar Lampung

Mendadak !! Kodim 0410/KBL Mengecek Kelengkapan Kendaraan Personel

Bandar Lampung

Wujud Kepedulian, Danramil 410-06/Kedaton Jenguk Personel Yang Sedang Sakit

Bandar Lampung

Babinsa Serda Harun Bersama Warga Perangkat Kelurahan dan Warga Bersihkan Sungai Way Kepayang

Bandar Lampung

Pendidikan dan Pertanian Jadi Fokus Kunjungan Dubes Palestina ke Lampung