Buanaangkasa.com–Untuk pertama kalinya dalam rangkaian perhelatan World Economic Forum (WEF) terdapat Jobs Consortium yang merupakan sesi koalisi para pemimpin dan inisiator yang berfokus pada pengembangan lapangan pekerjaan. Terciptanya sesi Jobs Consortium pada WEF Annual Meeting 2022 didorong oleh pandemi Covid-19 yang telah menyebabkan sekitar 1,6 miliar pekerja di 210 negara mengalami penurunan pendapatan sebesar 60% dan 161 juta lainnya kehilangan pekerjaan tetap.
Pada WEF Annual Meeting 2022 di Davos, Swiss, pada Rabu (25/05), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendapat kehormatan untuk menjadi salah satu tamu undangan dalam rapat inaugurasi ini bersama dengan beberapa CEO dan Menteri lainnya dari berbagai negara.
Sesi tersebut menyatukan anggota pendiri dan tamu undangan dalam diskusi mengenai aksi strategis untuk memulihkan lapangan pekerjaan di tingkat negara dan industri. Dalam sesi tersebut, dibahas juga proyeksi sektor pekerjaan ke depan, investasi strategis dalam pekerjaan baru, dan dukungan transisi pekerja ke pekerjaan yang sedang berkembang.
Menko Airlangga dalam sesi Jobs Consortium memaparkan tiga strategi utama Indonesia untuk meningkatkan lapangan kerja di masa pandemi, yaitu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kartu Prakerja, dan Reformasi Struktural melalui Undang-Undang Cipta Kerja.
Dalam program PEN, Pemerintah memiliki berbagai program untuk mendukung UMKM. Hal tersebut dilakukan karena Indonesia merupakan negara yang dengan jumlah UMKM yang besar, yakni sekitar hampir 65 juta UMKM. Dalam program PEN Pemerintah memberi bantuan di sektor perekonomian dalam bentuk insentif pajak, subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), Bantuan Tunai, dan Program Keluarga Harapan. Berbagai bantuan dalam program PEN tersebut disalurkan salah satunya untuk meningkatkan peluang lapangan kerja bagi masyarakat.
Selanjutnya, Kartu Prakerja diinisiasi Indonesia sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas SDM yang mendukung peningkatan produktivitas kerja. Program Kartu Prakerja merupakan kebijakan yang dilakukan Pemerintah dengan memberikan pelatihan untuk skilling, reskilling, dan upskilling, untuk menciptakan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
“Pengembangan kapasitas SDM merupakan modal utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dunia yang memerlukan kerja sama, koordinasi, dan kolaborasi dari semua pihak terkait,” kata Menko Airlangga.
Tak hanya itu, Menko Airlangga juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Komitmen ini telah terbukti dari langkah konkret Indonesia melalui reformasi struktural melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Omnibus Law ini telah diakui oleh World Bank sebagai program reformasi ekonomi paling positif yang pernah dilakukan Indonesia selama lebih dari empat dekade dan diharapkan dapat meningkatkan investasi serta menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
Sebagai penutup, Menko Airlangga kembali mengingatkan akan pentingnya pengembangan kapasitas manusia, sehingga harus dijadikan salah satu kebijakan prioritas yang harus diambil setiap negara untuk mengupayakan ketahanan dalam menghadapi cepatnya laju perubahan dunia, termasuk di dunia kerja. (Red/dep7/ltg/fsr)
