Buanaangkasa.com-Jakarta:
Pemerintah Indonesia terus melanjutkan pembangunan transportasi urban sebagai bentuk pemanfaatan ruang perkotaan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah memproyeksikan pembangunan transportasi perkotaan berbasis sistem angkutan umum/kawasan berorientasi transit atau Transit Oriented Development (TOD) di Jabodetabek.
Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration Project Phase 3 (JUTPI-3) merupakan kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Jepang yang berdurasi selama 3 tahun 3 bulan, yang telah dimulai sejak bulan April 2022 hingga bulan Juni 2025. Proyek kerjasama tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas serta mekanisme koordinasi para pemangku kepentingan yang terkait dengan pembangunan transportasi umum perkotaan.
“Diperlukan kerja sama dan kolaborasi yang kuat antar stakeholders dalam pelaksanaan JUTPI-3 selama sekitar 3 tahun ke depan, mengingat kebutuhan pengembangan TOD di wilayah Jabodetabek semakin meningkat,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Wahyu Utomo yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pada acara The 1st Joint Coordinating Committee (JCC) JUTPI-3 di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (2/06).
Acara tersebut merupakan wadah koordinasi tertinggi dalam struktur Project Team JUTPI-3 yang terdiri dari perwakilan Pemerintah Indonesia dengan Tim Tenaga Ahli dari Japan International Cooperation Agency (JICA).
Dalam pertemuan tersebut, dibahas tantangan-tantangan terkini terkait pengembangan TOD di Jabodetabek. Diharapkan kedepannya kebijakan TOD akan lebih terpadu dengan rencana induk transportasi perkotaan dan sesuai dengan aspirasi kebutuhan masyarakat. Dari sisi antar pemangku kepentingan, diharapkan mekanisme koordinasi pengembangan TOD akan lebih efektif. Pertemuan tersebut juga membahas peningkatan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna sarana transportasi.
Sebagai upaya mewujudkan target-target tersebut, pada pertemuan ini dibahas pendekatan-pendekatan yang perlu dilakukan. Perumusan kebijakan terkait TOD perlu dilakukan dengan menyeimbangkan kepentingan umum dan swasta melalui koordinasi perencanaan transportasi dan tata ruang berdasarkan karakteristik wilayah Jabodetabek. Kemudian, akan dibentuk mekanisme koordinasi terkait TOD pada tingkat metropolitan dan kawasan. Pemerintah juga akan mendorong keikutsertaan sektor swasta dalam pelaksanaan konsep TOD.
“Bersama-sama kita akan menyiapkan kebijakan atau panduan pengembangan TOD yang diharapkan tidak hanya dapat diterapkan di dalam wilayah Jabodetabek, namun juga dapat diduplikasi di luar wilayah Jabodetabek,” tutup Deputi Wahyu.
JCC Meeting yang diadakan secara hybrid turut dihadiri oleh Shigehiko Sugita selaku Director of Urban and Regional Development Group of Infrastructure Management Department JICA, Mori Hiromitsu selaku Kepala Penasihat Tim Ahli Jepang di JUTPI-3, Direktur Prasarana Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan, Direktur Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Kepala BPPD DKI Jakarta, serta para perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, Pemerintah Kota dan Kabupaten dalam wilayah Jabodetabek, dan Badan Usaha terkait penyelenggaraan transportasi perkotaan di Jabodetabek.(Red/dep6/mhm/fsr)
