Home / Nasional

Selasa, 15 November 2022 - 19:07 WIB

Presiden: Indonesia Dukung Penguatan Pembangunan Infrastruktur di Negara Berkembang

Buanaangkasa.com–Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan dukungannya terhadap pembangunan infrastruktur di negara berkembang.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi usai bersama dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Presiden Komisi Eropa Ursula Von Der Leyen meluncurkan Kemitraan untuk Investasi dan Infrastruktur Global atau Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) G20, Selasa (15/11/2022). Peluncuran dilaksanakan di sela sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang berlangsung di Hotel The Apurva Kempinski, Kabupaten Badung, Bali.

“Indonesia selalu mendukung penguatan pembangunan infrastruktur di negara-negara berkembang. Krisis multidimensional yang tengah dihadapi dunia membawa tantangan sendiri bagi pembangunan infrastruktur di negara berkembang, termasuk melalui penyusutan ruang fiskal,” ujar Presiden.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan sejumlah hal yang perlu diperhatikan PGII dalam mendukung pembangunan infrastruktur di negara berkembang.

Baca Juga :  Presiden Tinjau Penyaluran BLT Minyak Goreng di Pos Bloc, Jakarta

Pertama, dukungan yang dilakukan harus berdasarkan kebutuhan riil negara tujuan atau country driven. Oleh karena itu, Presiden menyatakan konsultasi dan dialog dengan negara penerima harus menjadi pedoman utama.

“Pembangunan infrastruktur perlu memberdayakan masyarakat dan ekonomi setempat agar memiliki rasa kepemilikan yang tinggi, disertai dukungan bagi negara berkembang untuk membangun kapasitas dan kemampuan mandiri. Dengan demikian, negara berkembang dapat lebih tangguh menghadapi tantangan global di masa mendatang,” ujarnya.

Presiden mencontohkan, saat ini Indonesia tengah mendorong pemerataan pembangunan melalui pemindahan ibu kota negara ke Nusantara. Pemindahan ibu kota tersebut, ucap Presiden, akan membuka peluang investasi sebesar 20,8 miliar Dolar Amerika Serikat (AS) di berbagai sektor infrastruktur.

Kedua, Presiden menegaskan bahwa PGII harus berdasarkan paradigma kolaborasi.

Baca Juga :  Kemendagri Tekankan Daerah Percepat Realisasi APBD serta Tidak Ragu Laksanakan Kegiatan dan Anggaran

“Pelibatan lebih banyak pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta akan membawa manfaat nyata. Saya percaya inisiatif seperti PGII akan semakin bermanfaat jika melibatkan sebanyak-banyaknya negara di dunia,” ujarnya.

Ketiga, PGII harus menghasilkan dukungan pembangunan berkelanjutan, termasuk lewat pembangunan hijau dan transisi energi. Presiden memandang, negara berkembang paling rentan terhadap tantangan pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim.

Presiden menyatakan, Presidensi G20 Indonesia telah mendorong kerja sama nyata di bidang infrastuktur berkelanjutan dan pendanaan pembangunan. Indonesia juga bersungguh-sungguh mengembangkan industri hijau, termasuk ekosistem industri mobil listrik yang menjadi kendaraan resmi di KTT G20 Bali.

“Indonesia siap mendukung inisiatif PGII. Harapan saya, PGII dapat memperkuat hasil yang telah dicapai di G20,” pungkasnya.

 

(Foto: BPMI Setpres)

(TGH/UN)

***

 

Share :

Baca Juga

Jakarta

Ekonomi Hijau dan Pembangunan Rendah Karbon Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial

Jakarta

Kuatkan Pengendalian Pandemi dan Pulihkan Ekonomi, Pemerintah Perpanjang PPKM, Perluas Capaian Vaksinasi, dan Siap Selenggarakan MotoGP Mandalika

Nasional

Presiden Jokowi Tegaskan Indonesia Masih Kaji Keikutsertaannya Jadi Anggota BRICS

Nasional

Menjadi Panelis Workshop World Economic Forum, Menko Airlangga Bahas Akselerasi Transisi Energi di Emerging dan Developing Economies

Jakarta

Menko Airlangga: Pemulihan Ekonomi yang Inklusif, Berdaya Tahan, dan Berkelanjutan menjadi Kepentingan Nasional yang Utama

Nasional

Presiden Jokowi Bertemu Presiden Putin di Kremlin

Jakarta

Penguatan Kemitraan Strategis Indonesia-OECD Turut Mendukung Agenda Prioritas Presidensi G20 Indonesia dan Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi

Jakarta

Ajak Jaga Soliditas Nasional, Menteri Johnny: Pemerintah Tidak Pernah Lakukan Peretasan