Home / Nasional

Rabu, 2 Maret 2022 - 18:17 WIB

Menaker: Pencairan JHT Dikembalikan ke Permenaker 19/2015

Buanaangkasa.com-Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sedang memproses revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan bahwa pada prinsipnya ketentuan tentang klaim JHT sesuai dengan aturan lama, bahkan dipermudah.

“Kami sedang melakukan revisi Permenaker No. 2 Tahun 2022, insyaallah segera selesai,” ujar Ida, dikutip dari laman resmi Kemnaker, Rabu (02/03/2022).

Revisi dilakukan Kemnaker sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar tata cara persyaratan dan pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT ) dipermudah. Sebagai upaya untuk mempercepat proses revisi, Ida mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya aktif melakukan serap aspirasi bersama serikat pekerja/serikat buruh. Kemnaker juga secara intens berkoordinasi dan berkomunikasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Baca Juga :  Pemerintah Angkat Tenaga Kesehatan Non ASN jadi PPPK

“Kami terus melakukan serap aspirasi bersama serikat pekerja/serikat buruh, serta secara intens berkomunikasi dengan kementerian/lembaga,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Permenaker 2/2022 belum berlaku efektif sehingga saat ini Permenaker 19/2015 masih berlaku. Dengan demikian, pekerja/buruh yang ingin melakukan klaim JHT dapat menggunakan acuan Permenaker yang lalu, termasuk bagi yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau mengundurkan diri.

“Perlu saya sampaikan kembali bahwa Permenaker lama (No. 19/2015) saat ini masih berlaku dan masih menjadi dasar bagi teman-teman pekerja/buruh untuk melakukan klaim JHT. Tidak terkecuali bagi yang ter-PHK maupun mengundurkan diri tetap dapat klaim JHT sebelum usia pensiun,” jelas Menaker.

Baca Juga :  Paparkan Prospek Ekonomi Indonesia Dalam US-Indonesia Investment Summit 2022, Menko Airlangga Tekankan Kepastian Hukum dan Kemudahan Berusaha

Lebih lanjut, saat ini juga sudah mulai berlaku Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi mereka yang ter-PHK. Program ini memiliki tiga manfaat yang dapat diperoleh oleh peserta, yaitu manfaat uang tunai, akses terhadap informasi pekerjaan melalui situs pasker.id, serta pelatihan untuk skillingupskilling, maupun re-skilling.

“Dengan demikian, saat ini berlaku dua program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk  memproteksi pekerja/buruh yang kehilangan pekerjaan, yaitu berupa JHT dan JKP. Beberapa pekerja ter-PHK sudah ada yang mengklaim dan mendapatkan uang tunai dari program JKP,” tandasnya.  (red) 

 

 

Share :

Baca Juga

Nasional

Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Sampaikan Ucapan Selamat Idulfitri 1443 H

Jawa Tengah

Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo Bersilaturahmi di Gedung Agung

Jawa Barat

Presiden Jokowi Bahas Solusi Damai Rusia-Ukraina dengan Pemimpin Dunia

Nasional

HPN 2023, Presiden: Media Arus Utama Harus Mampu Pertahankan Kebenaran

Nasional

Diliputi Antusiasme Audiens, Kuliah Umum Menko Airlangga di RSIS dan NUS Singapura Tuai Pujian

Jakarta

Pemerintah Dorong Akselerasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional 2022

Nasional

Demi Capai Penurunan Stunting di 2024, Pemerintah dan Masyarakat Harus Lakukan Langkah Terpadu

Jawa Tengah

Menko Airlangga Salurkan Langsung BT-PKLWN di Sleman dan Apresiasi Penyaluran yang Tepat Sasaran