Buanaangkasa.com — Pemerintah tengah merancang strategi besar bagi Indonesia agar bisa melompat menjadi negara maju dan tidak terjebak pada negara berpendapatan menengah atau middle income trap. Strategi besar tersebut adalah dengan menciptakan ekosistem mobil listrik dan baterai kendaraan listrik (EV) sehingga negara lain memiliki ketergantungan kepada Indonesia.
Demikian disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya saat menghadiri acara Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-8 dan Kopi Darat Nasional Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang digelar di Djakarta Theater, Jakarta, Selasa (31/01/2023) malam.
“Kita ingin menyatukan, mengintegrasikan yang namanya seluruh kekayaan alam ini menjadi satu barang yang nanti dibutuhkan, yang namanya EV baterai, litium baterai. Di situ ada komponen dari nikel, tembaga, timah, bauksit, dan semuanya harus kita satukan, kita integrasikan sehingga muncul nanti yang namanya EV baterai dan babak selanjutnya ekosistem yang lebih besar yang namanya mobil listrik yang ke depan mau tidak mau semua negara akan mencari barang ini,” jelas Presiden.
Presiden Jokowi menyadari bahwa mengintegrasikan komponen-komponen baterai dan mobil listrik tidaklah mudah meskipun Indonesia memiliki hampir semua bahan yang dibutuhkan. Dari segi geografis, tantangannya adalah bagaimana menyatukan berbagai bahan tambang yang lokasinya tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
“Yang sulit memang geografis negara kita. Nikel itu ada di Sulawesi yang banyak, ada di Maluku Utara. Tembaga ada di Papua, ada di Sumbawa, ini yang besar-besar. Bauksit itu ada di Kalimantan Barat dan ada di Kepulauan Riau, di Bintan. Timah ada di Bangka Belitung. Bagaimana mengintegrasikan ini, ada smelter di sini, ada smelter di sana, disatukan menjadi barang yang namanya EV baterai dan yang namanya mobil listrik,” lanjutnya.
Tantangan berikutnya adalah dari sisi eksternal, misalnya gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia karena pemerintah menghentikan ekspor nikel dalam bentuk bahan mentah. Meskipun Indonesia kalah dalam gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tersebut, namun Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mundur dan akan tetap konsisten menghentikan ekspor barang tambang lainnya dalam bentuk bahan mentah.
“Kalau kita digugat kemudian kita mundur, jangan berharap negara ini akan menjadi negara maju, jangan berharap,” tegasnya.
Hadir dalam acara tersebut antara lain Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, dan Ketua Umum PSI Giring Ganesha.
(BPMI SETPRES/AIT)
*****
