Home / Nasional

Jumat, 5 April 2024 - 09:25 WIB

Perusahaan PERS Tidak Wajib Terdaftar di Dewan PERS, Wartawan Tidak Harus Mengikuti UKW

Jakarta, Buanaangkasa.com 

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyebut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pada waktu lahir tidak mengenal pendaftaran bagi perusahaan pers.

“Setiap orang dapat mendirikan perusahaan pers dan menjalankan tugas jurnalistik tanpa harus mendaftar ke lembaga mana pun, termasuk ke Dewan Pers”, ujar Ninik dalam keterangan resminya, Kamis (04/04/2024).

“Setiap perusahaan pers, sepanjang memenuhi syarat berbadan hukum Indonesia dan menjalankan tugas jurnalistik secara teratur, dapat disebut sebagai perusahaan pers meski belum terdata di Dewan Pers,

Hosting Unlimited Indonesia
Hal ini diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Sementara itu, dalam Pasal 15 ayat 2 (huruf g) Undang-Undang Pers, tugas Dewan Pers adalah mendata perusahaan pers,

Begitupun Uji Kompetensi Wartawan (UKW) bukanlah syarat bagi seseorang untuk menjadi wartawan di Indonesia. UKW bukanlah perintah dan atau amanat dari Undang-Undang Pokok Pers. UKW adalah Peraturan Dewan Pers”, terang Kamsul Hasan, Ahli Pers Dewan Pers dan Ketua Bidang Kompetensi Wartawan di Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat itu.

Baca Juga :  BI Terbitkan Kebijakan Penggunaan Rupiah di Kegiatan Internasional

Dengan kata lain, masih sangat banyak wartawan yang belum mengikuti dan belum lulus UKW, yang melaksanakan tugas-tugas jurnalistik di Indonesia. Sekali lagi

UKW bukanlah syarat bagi seseorang untuk menjadi wartawan di Indonesia, Pertanyaannya, lanjut Kamsul, apakah para wartawan yang sudah lulus UKW menjadi jaminan bagi kualitas produk jurnalistik yang mereka hasilkan?

Secara blak-blakkan, Kamsul Hasan yang dua periode menjadi Ketua PWI Jaya, 2004-2009 dan 2009-2014, menyatakan, lulus UKW bukan jaminan.

Baca Juga :  Pemerintah Perbolehkan Anak-Anak dan Remaja Mudik Tanpa Tes COVID-19

“Masih banyak wartawan yang sudah lulus UKW, tapi kualitas produk jurnalistik mereka, rendah. Sebaliknya, cukup banyak wartawan yang belum ikut UKW, tapi produk jurnalistik mereka benar-benar berkualitas”, ungkap Kamsul Hasan, Sarjana Ilmu Jurnalistik dari Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta, Sarjana Hukum dan Magister Hukum dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jakarta.

Kamsul Hasan menduga, kebijakan sejumlah lembaga pemerintah yang menolak bekerjasama dengan wartawan yang belum UKW, semata-mata hanya karena mereka ingin membatasi jumlah wartawan yang terlibat di kegiatan mereka.

“Dari pencermatan saya, para pimpinan lembaga pemerintah yang hendak memperpanjang periode jabatannya, umumnya tidak mempermasalahkan wartawan UKW atau non-UKW”, ujar Kamsul Hasan dengan senyum penuh makna. (Rls/*))

Share :

Baca Juga

Jakarta

Menko Airlangga: Energi Surya sebagai Alternatif Diversifikasi Energi Terus Didorong Berikan Hasil Positif

Jakarta

Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1443H Jatuh Pada Senin, 2 Mei 2022

Jakarta

G20 ACWG Bahas Partisipasi Publik dan Program Pendidikan Anti Korupsi

Jakarta

Investasi Berkelanjutan Menjadi Sarana yang Signifikan untuk Mendorong Pemulihan Ekonomi Serta Mendukung Pencapaian Target SDGs

Nasional

Realisasikan Peningkatan Investasi, Produk Inovatif Industri Pengolahan Mampu Tembus Pasar Ekspor

Jakarta

Dorong Industri Otomotif Nasional Menjadi Pemain Global, Pemerintah Juga Mendukung Produksi Kendaraan Ramah Lingkungan

Nasional

Presiden Pastikan Pemberian THR dan Gaji ke-13 Bagi ASN

Nasional

Buka Rakernas BKM, Presiden Dorong Masjid Jadi Pusat Kemajuan Bangsa dan Pembinaan Umat