Home / Nasional

Rabu, 1 Februari 2023 - 22:30 WIB

Mitigasi Risiko Potensi Krisis Global, Pemerintah Siapkan Sejumlah Kebijakan Utama

Jakarta, Buanaangkasa.com — Optimis dan  tetap waspada jadi sikap Pemerintah menghadapi perekonomian ke depan. Pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah kebijakan utama dalam memitigasi berbagai risiko potensi krisis ekonomi global, dimana Bank Dunia memprediksikan perekonomian global hanya akan bertumbuh 1,7% pada tahun 2023.

Sejumlah kebijakan utama yang diambil Pemerintah dalam jangka pendek yakni memperkuat pasar domestik dan konsumsi produk dalam negeri serta menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi. Dalam jangka menengah panjang, Pemerintah berkomitmen melakukan transformasi ekonomi untuk meningkatkan investasi, mendorong produktivitas SDM, dan menyerap tenaga kerja melalui implementasi Undang-Undang Cipta Kerja.

“Di tengah potensi krisis global tersebut, kita bersyukur fundamental ekonomi masih cukup solid. Ekonomi diperkirakan dapat tumbuh di 5%. Konsumsi domestik dan investasi masih menjadi driver utama pendorong pertumbuhan. Capaian ini tentu tidak lepas, dari peran pasar modal sebagai sumber alternatif pembiayaan pembangunan,” ungkap Menko Airlangga secara virtual saat menyoal kondisi perekonomian nasional dalam Economic Outlook 2023 yang diselenggarakan oleh IDX Channel, Selasa (31/01).

Baca Juga :  Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo Bersilaturahmi di Gedung Agung

Dalam kesempatan yang tersebut, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso juga menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia pada tahun 2023 akan mengandalkan tiga komponen utama yakni konsumsi rumah tangga, domestic market, dan investasi serta berbagai kegiatan ekonomi di dalam negeri.

Di sektor keuangan, Pemerintah juga melakukan reformasi keuangan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan sektor keuangan. Selain itu, juga akan dilakukan pengaturan terhadap Devisa Hasil Ekspor (DHE) melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 dengan perluasan komoditas ekspor wajib DHE selain SDA yaitu komoditi manufaktur hasil hilirisasi.

Baca Juga :  Puan Maharani: Subsidi Upah Pekerja dan Bantuan UMKM Harus Tepat Sasaran

“Pemerintah berkomitmen membangun hilirisasi industri agar dapat menambah nilai jual komoditas. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, ekspor bahan mentah akan terus dikurangi dan hilirisasi industri akan terus ditingkatkan,” kata Menko Airlangga.

Lebih lanjut, Menko Airlangga mengungkapkan bahwa Pemerintah juga mendorong ekonomi hijau, penurunan emisi karbon, dan pengembangan ekosistem electric vehicle sebagai potensi kendaraan masa depan. Pemerintah juga terus melakukan pembangunan infrastruktur, antara lain pengembangan Ibu Kota Nusantara, utamanya untuk memeratakan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

“Pemerintah berterima kasih kepada para stakeholders, investor, pengusaha, termasuk media, yang terus aktif berkontribusi membangun kepercayaan dan stabilitas di pasar modal Indonesia,” pungkas Menko Airlangga. (ltg/fsr)

***

Share :

Baca Juga

Jakarta

Konsisten Lakukan Pemulihan Ekonomi, S&P Tingkatkan Outlook Indonesia Menjadi Stabil dan Layak Investasi

Jawa Tengah

Pemerintah Siapkan Kebijakan Antisipasi Lonjakan Harga Pangan

Nasional

Komisi ||| DPR Inginkan Polda Kalsel Tekan Peredaran Narkoba

Jakarta

Mendagri Lantik Agus Fatoni, Putra Lampung, Sebagai Dirjen Keuangan Daerah

Nasional

Paparkan Prospek Ekonomi Indonesia Dalam US-Indonesia Investment Summit 2022, Menko Airlangga Tekankan Kepastian Hukum dan Kemudahan Berusaha

Jawa Tengah

Presiden Jokowi Minta Polri Kawal Tiga Agenda Besar Pemerintah

Jawa Timur

Presiden Jokowi Tinjau Kampung Nelayan Bulak di Surabaya

Nasional

Peringatan Hardiknas 2022, Presiden: Pendidikan Anak-Anak Tidak Boleh Terabaikan