Home / Nasional

Senin, 21 Maret 2022 - 14:13 WIB

Kemenag Siapkan 25 Ribu Kuota Sertifikasi Halal Gratis Bagi Usaha Mikro Kecil

Buanaangkasa.com-Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) mulai membuka pengajuan sertifikasi halal gratis bagi usaha mikro dan kecil (UMK) melalui Program Sehati. Program yang diluncurkan tahun 2021 ini merupakan program kolaboratif antara BPJPH Kemenag dengan sejumlah kementerian, lembaga, instansi swasta, platform digital, perbankan, dan pemerintah daerah (pemda) baik provinsi maupun kabupaten/kota.

“Program Sehati (Sertifikasi Halal Gratis) akan kita mulai bulan Maret ini sampai Desember 2022. Berlaku sepanjang tahun. Bagi UMK yang mendaftar akan mendapatkan prioritas. Kementerian Agama menyediakan kuota 25 ribu UMK yang akan difasilitasi secara gratis tahun ini,” kata Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham,  (21/03/2022).

Aqil menyebut kuota sebanyak 25 ribu ini hanya digunakan untuk fasilitasi UMK yang memenuhi syarat bisa melakukan pernyataan mandiri kehalalan produknya, atau dikenal dengan halal-self-declare. Untuk bisa self declare, UMK harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan BPJPH.

Baca Juga :  Presiden Jokowi Instruksikan PPATK Lakukan Terobosan Digital

“BPJPH tahun ini hanya memfasilitasi UMK yang memenuhi syarat self declare. Tapi tak usah khawatir karena UMK juga bisa mendapatkan fasilitasi pembiayaan gratis dari kementerian lain, dinas-dinas di pemda, perbankan, dan juga instansi swasta. Jumlahnya variatif. Seperti tahun 2021 ada 112 lembaga/fasilitator yang menyediakan anggaran biaya sertifikasi halal bagi UMK. Total anggaran  mencapai Rp16,5 milyar. Pelaku usaha yang mendapat manfaat sebanyak 7.160 UMK,” urainya.

Aqil menambahkan, pembiayaan sertifikasi halal dari kementerian/lembaga lain saat ini sedang dikonsolidasi dengan berbagai pihak. BPJPH telah mengadakan roadshow ke berbagai pihak untuk memperoleh dukungan fasilitasi pembiayaan UMK bersertifikat halal. Targetnya tahun 2022 ini 10 juta produk halal yang bisa disertifikasi halal.

Baca Juga :  Menjadi Penopang Pertumbuhan Ekonomi, Menko Airlangga Dorong Industri Migas Tingkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri

“BPJPH serius komunikasi dengan Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Kemenkop UKM, Kemenperin, Kemendagri, Kantor Staf Presiden (KSP),  KNEKS, Kadin, asosiasi usaha, gubernur, dan juga perbankan. Hari-hari ini kami sedang roadshow ke sejumlah provinsi untuk silaturahmi dan dengar pendapat dengan gubernur, bupati, dan wali kota. Tujuannya untuk mendapat dukungan kongkrit dari pemda terkait fasilitasi dan pembiayaan sertifikat produk halal bagi UMK,” pungkasnya.  (Red) 

Share :

Baca Juga

Nasional

Presiden Minta Jajaran Antisipasi Cuaca Ekstrem dan Krisis Pangan

Nasional

Presiden Minta Hasil KTT G20 Segera Ditindaklanjuti

Nasional

Raih 29 Medali Emas, Indonesia Peringkat Ke-6 Klasemen Akhir Asian Para Games Hangzhou 2022

Jakarta

Penguatan Ekosistem Halal Value Chain untuk Mendukung Ekonomi Syariah dan Industri Halal

Nasional

Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia Dapat Mendorong Peningkatan Usaha Para Pelaku UMKM

Jakarta

Presiden Jokowi akan Salat Iduladha 1443 H di Masjid Istiqlal

Nasional

Ketua DPR: Penjabat Kepala Daerah Harus Kerja ‘All Out’ Buat Rakyat

Jakarta

KPK dan PBNU Sepakat Kerja Sama dalam Pemberantasan Korupsi