Buanaangkasa.com-Medan:
Dalam kunjungan kerjanya ke Sumatra Utara, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meninjau penataan kawasan dan rumah layak huni, di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Kamis (07/07/2022).
“Siang hari ini saya melihat dimulainya perbaikan kawasan Kampung Belawan Bahari yang sudah dimulai satu-dua rumah, tiga rumah sudah. Kampungnya Kampung Belawan Bahari di Belawan, Medan, Sumatra Utara,” kata Presiden usai peninjauan.
Penataan ini merupakan program kolaborasi antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta pemerintah daerah.
“Yang ingin kita kerjakan di sini adalah penataan kawasan, penataan rumah-rumah yang layak huni, dan sudah dimulai oleh pemerintah kota, kemudian nanti pemerintah pusat Kementerian PU akan kebagian penataan kawasannya,” ujarnya.
Kepala Negara berharap program kolaborasi ini dapat mengentaskan kemiskinan ekstrem yang ada di wilayah tersebut.
“Jadi air bersihnya, sanitasi, jalan kampungnya, semuanya akan ditata biar lebih sehat, baik,” ujarnya.
Presiden menambahkan, selain penataan kawasan, pemerintah juga akan membangun tanggul untuk mengatasi banjir rob yang kerap terjadi di daerah Medan Belawan.
“Baru dalam proses lelang. Nanti kalau sudah selesai lelang, langsung dijalankan. Karena ini memang sudah berpuluh tahun banjir rob di sini dan tidak ditangani. Ini kita mulai,” tegas Presiden.
Berdasarkan data dari BKKBN, sejumlah rumah di permukiman tersebut tercatat dalam kondisi tidak layak huni dengan tempat pembuangan air yang kurang baik. Untuk itu, diperlukan perbaikan rumah tersebut agar dapat mengurangi risiko stunting atau kekerdilan pada keluarga.
Dalam perbaikan rumah tersebut, pemerintah menerapkan teknologi rumah sistem panel instan (Ruspin) yang merupakan salah satu pengembangan di bidang teknologi rancangan konstruksi bangunan rumah tinggal maupun bangunan umum lainnya. Dengan teknologi tersebut, desain bangunan dapat dibongkar pasang maupun dipasang secara permanen.
Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi, dan Wali Kota Medan Bobby Nasution.
(RED/UN)
