Buanaangkasa.com— Pengembangan Industri Pengolahan Tembakau yang inovatif terus didorong Pemerintah dan sekaligus diharapkan dapat meningkatkan investasi. Industri Pengolahan Tembakau juga memiliki multiplier effect yang luas dan menjadi salah satu sektor penyerap tenaga kerja yang cukup tinggi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara virtual meresmikan fasilitas produksi dan pelepasan ekspor perdana produk tembakau inovatif bebas asap oleh PT HM Sampoerna Tbk. di Karawang, Jawa Barat, Kamis (12/01). Ekspor perdana dilakukan ke Malaysia dan Filipina, selanjutnya ekspor direncanakan ke 40 negara lainnya.
“Investasi yang dilakukan PT HM Sampoerna Tbk. ini diharapkan dapat memberi dampak positif dalam mendorong inovasi, serta penciptaan nilai ekonomi pada banyak sektor antara lain sektor UMKM, ritel tradisional, kemitraan dengan petani, dan pengembangan R&D,” ungkap Menko Airlangga.
PT HM Sampoerna Tbk. telah merealisasikan investasi sebesar USD186 juta, melebihi dari komitmen investasi yang ditargetkan sebelumnya. Fasilitas produksi mulai beroperasi pada kuartal IV 2022 dengan kapasitas 15,45 miliar batang per tahun dan melibatkan kurang lebih 500 pekerja terampil yang didukung fasilitas penelitian dan pengembangan.
Dalam sesi doorstop usai acara peresmian tersebut, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan bahwa ekspor perdana produk tembakau inovatif ini merupakan bukti nyata bagian dari strategi salah satu sektor industri manufaktur.
“Jadi ini kita dapat dua nih, investasi dapat, untuk ekspor berarti kan ini mendorong neraca perdagangan kita. Kemudian multiplier effect-nya di sektor riil dapat semuanya,” pungkas Sesmenko Susiwijono.
Presiden Direktur Sampoerna Vassilis Gkatzelis pada kesempatan tersebut juga mengapresiasi Pemerintah Indonesia atas iklim investasi yang kondusif serta komitmen dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional.
Turut hadir dalam peresmian tersebut Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), dan Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian. (ltg/fsr)
***
